SEJARAH BERDIRINYA GALERI NASIONAL INDONESIA Berdirinya Galeri Nasional Indonesia ( GNI ) merupakan salah satu wujud upaya pembangunan Wisma Seni Nasional / Pusat Pembangunan Kebudayaan Nasional yang telah dirintis sejak tahun 60-an. Sambil menunggu realisasi Wisma Seni Nasional, Prof. Dr. Fuad Hasan ( waktu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ) memprakarsai renovasi gedung utama tersebut menjadi Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud, sebagai sarana aktivitas dan apresiasi seni rupa yang diresmikan pada tahun 1987. Melalui prakarsa Ibu Prof. Edi Sedyawati ( waktu itu sebagai Direktur Jendral Kebudayaan ) diperjuangkan secara intensif pendirian Galeri Nasional Indonesia tahun 1995. Akhirnya pada tahun 1998 telah di setujui melalui surat persetujuan Menko Pegawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 34 / MK.WASPAN / 1998. Selanjutnya ditetapkan melalui Kepmendikbud No.099a/0/1988 dan diresmikan operasionalnya pada tanggal 8 Mei 1999 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bpk. Yuwono Sudharsono. Struktur awal organisasi GNI ( Kepmendikbud No. No.099a/0/1988 ) mengalami beberapa kali perubahan , terakhir ketika GNI berada dibawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, maka SK GNI dirubah menjadi Kepmendikbud Nomor PM.41/OOT.001/MKP-2006. Organisasi tata kerja Galeri Nasional Indonesiasaat ini berdasarkan Permendibud Nomor 32 Tahun 2015 merupakan unit pelaksanan teknis dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Gedung Museum MH Thamrin diserahkan oleh Ibu Deetje Zubaedah (putri angkat MH Thamrin) kepada pemerintah DKI Jakarta untuk dijadikan museum

Pada masa pendudukan Belanda bangunan museum bahari adalah gudang yang berfungsi untuk menyimpan, memilih dan mengepak hasil bumi, seperti rempah-rempah yang merupakan komoditi utama VOC yang sangat laris di pasaran Eropa. Bangunan yang berdiri persis di samping muara Ci Liwung ini memiliki dua sisi, sisi barat dikenal dengan sebutan Westzijdsche Pakhuizen atau Gudang Barat (dibangun secara bertahap mulai tahun 1652-1771) dan sisi timur, disebut Oostzijdsche Pakhuizen atau Gudang Timur. Gudang barat terdiri dari empat unit bangunan, dan tiga unit di antaranya yang sekarang digunakan sebagai Museum Bahari. Gedung ini awalnya digunakan untuk menyimpan barang dagangan utama VOC di Nusantara, yaitu rempah, kopi, teh, tembaga, timah, dan tekstil. Pada masa pendudukan Jepang, gedung-gedung ini dipakai sebagai tempat menyimpan barang logistik tentara Jepang. Setelah Indonesia Merdeka, bangunan ini dipakai oleh PLN dan PTT untuk gudang. Sementara Menara Syahbandar (Uitkijk) dibangun sekitar tahun 1839, dan awalnya berfungsi sebagai menara pemantau bagi kapal-kapal yang keluar-masuk Kota Batavia lewat jalur laut serta berfungsi kantor "pabean" yakni mengumpulkan pajak atas barang-barang yang dibongkar di pelabuhan Sunda Kelapa. Tahun 1976, bangunan cagar budaya ini dipugar kembali, dan kemudian pada 7 Juli 1977 diresmikan sebagai Museum Bahari. Pada tahun 2015 Unit Pengelola Teknis (UPT) Museum Bahri digabung dengan UPT Taman Arkeologi Onrust dan Situs Marunda untuk kemudian dibentuk menjadi Unit Pengelola (UP) Museum Kebaharian Jakarta, berdasarkan Pergub No. 295 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta

Museum Mandiri terletak di Jalan Lapangan Stasiun no. 1 Jakarta-Kota, tepatnya di depan Stasiun Jakarta-Kota atau BEOS. Bangunan yang luasnya mencapai 10.039 m² ini dirancang oleh tiga arsitek Belanda yaitu J.J.J. de Bruijn, A.P. Smits dan C. van de Linde. Gedung ini mulai dibangun tahun 1929 dan diresmikan pada 14 Januari 1933 sebagai Nederlandsche Handel Maatschappij(NHM)NV di Batavia dengan nama de Factorij. Ketika pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan asing pada tahun 1960, gedung ini beralih kepemilikan dan digunakan sebagai kantor pusat Bank Export Import (Bank Exim) mulai 31 Desember 1968 sampai tahun 1995. Dengan lahirnya Bank Mandiri tanggal 2 Oktober 1998, hingga akhirnya legal merger BankExim bersama Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD) dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) ke dalam Bank Mandiri (1999), maka gedung ini pun menjadi aset Bank Mandiri. Keluarnya SK Direksi tahun 2003 dan 2004 serta pembentukan Satuan Kerja Museum Development, Operation & Maintenance Section di General Support Services Department maka gedung ini beralih fungsi menjadi museum dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2004.

Gagasan pembangunan Museum Listrik dan Energi Baru (MLEB) dicetuskan oleh Menteri Pertambangan dan Energi (Ginanjar Kartasasmita) pada bulan Oktober 1990, bersamaan dengan ulang tahun ke-30 OPEC (Organization Petroleum Exporting Countris), dan peringatan 100 tahun ketenagalistrikan di Indonesia. Pembangunan museum dimulai sejak tahun 1992. Arsitektur bangunan dengan desain modern mengacu kepada bentuk tapak struktur atom yaitu satu proton yang dikelilingi oleh tiga electron, yang diaplikaskan dalam bentuk Anjungan Listrik yang dikelilingi tiga bangunan lainnya yaitu Anjungan Energi Baru, Anjungan Energi Fosil dan Anjungan Energi Konvensional. Saat ini yang baru terealisasi pembangunannya adalah bangunan Anjungan Listrik dan Anjungan Energi Baru. MLEB yang dibangun di atas tanah seluas ± 2 Ha dengan luas lantai bangunan ± 6.500 m² diresmikan pada tanggal 20 April 1995 oleh Presiden Republik Indonesia ke-2, Bapak Soeharto.

Museum Sejarah Jakarta adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fatahillah No. 1, Jakarta Barat. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia (bahasa Belanda: Stadhuis van Batavia) yang dibangun pada tahun 1707-1710 atas perintah Gubernur Jenderal Joan van Hoorn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam, terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Tanggal 10 Juli 1710 bangunan gedung Balai Kota ini diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck sesuai dengan Prasasti yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Pada awal berdirinya, gedung ini berfungsi sebagai“ StadHuis” ( Balai Kota ) dan “ Raad Van Justitie ” ( Dewan Pengadilan ). Pada tahun 1925 sampai dengan 1942 gedung ini digunakan sebagai kantor Provinsi Jawa Barat, tahun 1942 sampai dengan 1945 digunakan sebagai markas Dainipon, setelah kemerdekan 1945 sampai dengan 1963 digunakan sebagai kantor Gubernur Jawa Barat dan pada tahun 1964 digunakan markas TNI KODIM 0503 Jakarta Barat. Pada tahun 1972 diserahkan kepada pemerintah DKI yang kemudian diperbaiki dan digunakan sebagai Museum Sejarah Jakarta yang diresmikan oleh Gubernur DKI Bapak Ali Sadikin, pada tanggal 30 Maret 1974.