Museum Penerangan merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktoran Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diresmikan pada tanggal 20 April 1993 oleh Presiden ke dua Republik Indonesia Soeharto atas prakarsa Ibu Tien Soeharto kepada H. Harmoko selaku Menteri Penerangan Republik Indonesia saat itu. Satu hari sebelum diresmikan, tepatnya tanggal 19 April 1993, H. Harmoko menyerahkan kepada Ibu Tien Soeharto selaku ketua Yayasan Harapan Kita/Badan Pengelolaan dan Pengembangan (BP3) TMII berupa Museum Penerangan yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah.

Setelah peristiwa yang menyebabkan kematian pelukis Basoeki Abdullah pada tahun 1993, rumah pribadinya yang terletak di Jalan Keuangan Raya No. 19 CIlandak Barat, Jakarta Selatan, diserahkan oleh pihak keluarga kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan cq. Direktorat Permuseuman, untuk dijadikan museum. Setelah direnovasi agar dapat difungsikan sebagai museum, tanggal 25 September 2001, rumah tersebut resmi beralih fungsi menjadi Museum Basoeki Abdullah, dan diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata saat itu, Drs. I Gede Ardika. Museum ini memiliki dua bangunan. Bangunan pertama disebut Gedung I, merupakan rumah tinggal Basoeki Abdullah, dan bangunan kedua disebut Gedung II adalah Gedung baru yang dibangun sebagai pengembangan area museum. Kedua bangunan ini dihubungkan oleh sebuah Lorong yang menghubungkan masing-masing bangunan.

Sejak masa KNIP (tahun 1945) sampai dengan DPR RI periode 2014 - 2019, DPR RI telah mengalami 18 periode. Tiap periode memiliki latar belakang,sejarah politik, jumlah anggota, jumlah Fraksi dan kinerja yang berbeda. Kilas balik perjalanan DPR RI mulai tahun 1945 (saat pelantikan pertamakali Anggota KNIP) inilah yang akan diusahakan dapat divisualisasi dalam "MUSEUM DPR-RI". Prakarsa pembuatan Museum DPR RI dimulai pada periode DPR 1987 - 1992 dengan Pimpinan DPR-RI saat itu: M.Kharis Suhud sebagai Ketua, R.Soekardi Sebagai Wakil Ketua, Saiful Sulun sebagai Wakil Ketua, Dr.HJ.Naro ,S H sebagai Wakil Ketua. Realisasi pembuatan Museum DPR RI yaitu dengan membentuk Yayasan dengan nama "Yayasan Museum DPR-RI dengan ketuanya Bapak Jailani (Jhony) Naro,S H. Langkah1 awal yang dilakukan oleh Yayasan Museum adalah membuat perencanaan pembangunan Gedung Museum DPR RI dan membentuk Tim Museum DPR RI yang bertugas mengadakan studi banding ke Parlemen Luar Negeri dan mengumpulkan koleksi-koleksi baik berupa naskah,barang dan foto yang berkaitan dengan parlemen jaman penjajahan sampai dengan proses pembentukan KNIP serta kegiatan-kegiatan DPR-RI mulai tahun 1945. Koleksi yang terkumpul berupa barang,naskah dan foto kemudian ditempatkan di ruang serbaguna lt.2 gedung Nusantara IV (posisi sekarang di lt.2 gedung Nusantara) dan ditandai dengan penandatanganan Prasasti Peresmian Museum DPR RI oleh Ketua DPR-RI, Bapak M.Charis Suhud

1968 – 1972 Gagasan mendirikan Museum Sumpah Pemuda berasal dari pelaku Kongres Pemuda Kedua. Mereka berpendapat bahwa nilai-nilai persatuan yang dirintis generasi 28 harus diwariskan kepada generasi yang lebih muda. Untuk itu, pada tanggal 15 Oktober 1968, Prof. Mr. Soenario berkirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, untuk meminta perhatian dan pembinaan terhadap Gedung Kramat 106 agar nilai sejarah yang terkandung di dalamnya terpelihara. Gubernur DKI Jakarta melalui SK Gubernur No. cb.11/1/12/72 jo Monumenten Ordonantie Staatsblad No. 238 tahun 1931, tanggal 10 Januari 1972, kemudian menetapkan Gedung Kramat 106 sebagai benda cagar budaya. 1973 – 1974 Sebagai tindak lanjut SK Gubernur tersebut, Gedung Kramat 106 dipugar Pemda DKI Jakarta pada 3 April 1973. Pemugaran selesai 20 Mei 1973. Gedung Kramat 106 kemudian dijadikan museum dengan nama Gedung Sumpah Pemuda. Peresmiannya dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, pada 20 Mei 1973. Pada 20 Mei 1974 Gedung Sumpah Pemuda kembali diresmikan oleh Presiden RI, Soeharto. 1979 – 1983 Pada 16 Agustus 1979, Gedung Sumpah Pemuda diserahkan Pemda DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga. Menurut rencana, Gedung Sumpah Pemuda akan dijadikan Pusat Informasi Kegiatan Kepemudaan dibawah Kantor Menteri Muda Urusan Pemuda (kemudian menjadi Menteri Muda Urusan Pemuda dan Olah Raga). Pada tanggal 28 Oktober 1980 diadakan pembukaan selubung papan nama Gedung Sumpah Pemuda oleh Dra. Jos Masdani, atas permintaan Menteri Muda Urusan Pemuda Mayor TNI AU dr. Abdul Gafur, sebagai tanda penyerahan pengelolaan gedung dari Pemda DKI Jakarta kepada Departemen P dan K. Tiga tahun kemudian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 029/O/1983, tanggal 7 Februari 1983, yang menyatakan bahwa Gedung Sumpah Pemuda dijadikan UPT dilingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan nama Museum Sumpah Pemuda. 1999 – SEKARANG Bersamaan dengan dibentuknya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid pada tahun 1999, pengelolaan Museum Sumpah Pemuda diserahkan dari Departemen Pendidikan Nasional kepada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Penyerahan dilakukan Menteri Pendidikan Nasional, Dr. Yahya A. Muhaimin, kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Drs. I Gede Ardhika. Seiring dengan perubahan struktur pemerintahan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dijadikan Kementerian Negara. Untuk menampung unit-unit yang tidak tertampung dalam Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata dibentuklah Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Pengelolaan Museum Sumpah Pemuda yang semula ada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata kemudian diserahkan kepada Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Bersamaan dengan reorganisasi di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, pengelolaan Museum Sumpah Pemuda kembali dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Pada awal tahun 2012, Museum Sumpah Pemuda dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jendral Kebudayaan.

Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, yang didirikan pada tahun 1973 di kota Agats, ibukota kabupaten Asmat, Papua Selatan, memiliki akar sejarah yang kuat dalam usaha mempertahankan dan mempromosikan kebudayaan serta seni tradisional Asmat. Pendirian museum ini merupakan inisiatif misionaris Pastor Frank Trenkenschuh, OSC, yang dimulai pada tahun 1969. Tujuan utamanya adalah melestarikan kebudayaan Asmat, memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat Asmat, dan mengenalkan warisan budaya mereka kepada dunia. Museum ini awalnya didirikan dengan koleksi dari para Misionaris Hati Kudus (MSC) dan Para Misionaris Ordo Salib Suci (OSC) yang telah aktif mengumpulkan artefak sejak 1959. Tambahan koleksi berasal dari Dr. Gunter Konrad dan Ursula Konrad, yang melakukan ekspedisi Heidelberg pertama ke Brazza pada tahun 1971. Bruder Mark, Uskup Alphonse Sowada, dan Pastor Trenkenschuh juga turut serta dalam mengumpulkan artefak. Tobias Schneebaum, kurator pertama Museum Asmat, juga membuat kontribusi signifikan dengan mengumpulkan sejumlah koleksi. Pastor Trenkenschuh memimpin upaya pendanaan museum dan proyeknya dengan tujuan utama menjaga identitas dan sejarah orang Asmat. Museum ini diharapkan menjadi pusat pendidikan dengan berbagai sarana, termasuk cerita, slide show, film, dan rekaman kaset dari berbagai daerah di Asmat. Pater Trenkenschuh tidak hanya merumuskan ide-ide ini tetapi juga menjadi pendorong utama di belakang keseluruhan proyek. Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat secara resmi dibuka pada 11 Agustus 1973, dimiliki dan dikelola oleh Keuskupan Agats-Asmat. Keunikan museum ini terletak pada lokasinya yang dekat dengan sumber koleksinya, menciptakan pengalaman yang unik bagi pengunjung untuk merasakan sejarah dan budaya Asmat secara langsung. Museum kemudian mengalami pembaruan, termasuk perpindahan lokasi, dan sejak saat itu dijalankan di bawah koordinasi Keuskupan Agats-Asmat. Pada 10 Oktober 2016, museum yang diperbarui diresmikan oleh Bupati Asmat, Elisa Kambu, dan diberkati oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Mgr. Antonio Guido Filipazzi. Dengan lebih dari 1.200 koleksi, Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat menjadi tempat yang mencerminkan kekayaan sejarah dan budaya Asmat. Koleksi tersebut melibatkan berbagai artefak, termasuk motor listrik yang digunakan oleh Presiden RI Joko Widodo selama kunjungannya ke Asmat pada April 2018 sebagai kunjungan pertama kali Presiden RI ke wilayah Asmat. Dengan demikian, Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat bukan hanya menjadi penjaga warisan budaya Asmat tetapi juga menjadi sarana penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Asmat kepada dunia.

Museum Transportasi Kementerian Perhubungan didirikan atas dasar kesepakatan antara Menteri Perhubungan dengan Ketua Yayasan Harapan Kita (Ibu Tien Soeharto) dan sekaligus sebagai penggagas yang semula direncanakan hanya sebagai Museum Kereta Api di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.